KUNINGAN, DjalapaksiNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kadar nitrit pada menu di Kabupaten Bandung Barat jauh melampaui ambang batas aman. Data yang dipublikasikan Kompas pada 3 Oktober 2025 mencatat kadar nitrit pada menu melon mencapai 3,91 mg/L dan lotek 3,54 mg/L. Angka ini hampir empat kali lipat dari standar aman Environmental Protection Agency (EPA) yang hanya 1 mg/L.
Dampaknya, sebanyak 1.315 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan mulai dari mual, muntah, pusing, lemas, hingga sesak napas. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menilai kasus ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi kejahatan terorganisir yang berlindung di balik anggaran triliunan rupiah.
“Ini bukan lagi program gizi, tapi racun yang dikemas dengan proyek politik. Ribuan anak menjadi korban, sementara kritik terhadap pelaksanaan MBG ditolak mentah-mentah,” tegas Uha, Jumat (3/10/2025).
Menurut investigasi awal, terdapat dua faktor utama penyebab melonjaknya kadar nitrit, yaitu penggunaan pengawet berlebihan untuk mempertahankan makanan yang dimasak malam hari agar tetap layak konsumsi esok siangnya, serta proses memasak dengan suhu tinggi yang berpotensi mengubah nitrit menjadi nitrosamin, senyawa karsinogenik pemicu kanker lambung dan pankreas.
Selain itu, distribusi yang amburadul dan penggunaan garam berlebih dari bahan alami semakin memperburuk kondisi. Uha bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan adanya sabotase, mengingat dari total anggaran Rp71 triliun, baru sekitar Rp13 triliun yang terealisasi, sementara Rp58 triliun sisanya belum jelas keberadaannya.
Sejak Januari 2025, jumlah siswa yang dilaporkan menjadi korban MBG di seluruh Indonesia sudah mencapai 5.626 anak. Tragedi di Bandung Barat disebut sebagai puncak gunung es dari skandal ini.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, sempat menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan melakukan evaluasi pada 26 September 2025. Namun, Uha menilai langkah tersebut hanya sekadar retorika tanpa solusi menyentuh akar persoalan, yakni dugaan korupsi dan lemahnya kompetensi pengelola.
Uha juga menyoroti perbandingan dengan negara lain seperti Korea, Cina, dan Amerika Serikat yang telah menerapkan standar ketat pada kantin sekolah dengan tenaga terlatih, inspeksi rutin, dan fasilitas higienis.
“Solusinya sederhana tapi radikal: hentikan MBG sekarang juga. Biarkan sekolah yang mengelola langsung dengan pengawasan kepala sekolah, orang tua, atau koperasi sekolah. Masak harus harian dengan bahan segar tanpa pengawet berlebih, dan wajib ada uji laboratorium berkala,” tegasnya.
LSM Frontal mendesak pemerintah segera mengevaluasi total program MBG. Menurut Uha, jika pemerintah tetap bersikeras menjalankan program tanpa perbaikan fundamental, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan, tetapi juga masa depan generasi bangsa.
(A. Sulis)
