KUNINGAN, DjalapaksiNews – Setelah sempat gagal digelar pada 29 Agustus 2025 akibat ketidakhadiran Bupati, audiensi antara Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) dan Pemerintah Kabupaten Kuningan akhirnya terlaksana pada Senin malam (1/9/2025) di Ruang Rapat Linggarjati, Pendopo Bupati Kuningan. Pertemuan yang dimulai pukul 20.00 WIB itu membahas isu serius yang menjadi keresahan publik yaitu maraknya LGBT, peredaran minuman keras, dan narkoba di Kuningan.
Ustadz Luqman Maulana mewakili FMPK menegaskan bahwa fenomena tersebut sudah masuk tahap darurat moral dan sosial, sehingga diperlukan langkah konkret, bukan sekadar wacana.
“Ini bukan isu pinggiran, tapi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda,” ujarnya.
Bupati Kuningan dalam kesempatan itu mengakui pentingnya respon cepat dan terukur, sementara FMPK menuntut agar solusi tidak berhenti pada seremoni. Diskusi pun berlangsung kondusif dengan berbagai masukan dari perwakilan tokoh agama, masyarakat, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) Kuningan. Dr. Indra dari BNN menyoroti perlunya integrasi medis, psikoterapi, dan spiritual dalam rehabilitasi, mengingat banyak korban yang juga mengidap penyakit bawaan seperti HIV.
Dari hasil urun rembug, sejumlah kesepakatan lahir, antara lain pendirian rumah singgah/rumah taubat di belakang UPTD PPA, dorongan lahirnya Perda berbasis preventif, rehabilitatif, represif, penerapan kurikulum budi pekerti di sekolah dan kampus, parenting Islami, pembentukan satgas pengawasan ruang publik dan tempat hiburan malam, serta layanan konseling dan rehabilitasi. Selain itu, penguatan ekonomi pemuda, gerakan moral dan spiritual daerah, hingga evaluasi berkala setiap enam bulan juga menjadi poin penting.
Meski banyak ide strategis tercapai, keraguan publik masih menyelimuti, apakah pemerintah benar-benar serius menindaklanjuti atau hanya sebatas catatan rapat. FMPK menegaskan akan terus mengawal hasil audiensi ini dan siap kembali turun ke jalan jika aspirasi masyarakat diabaikan.
“Audiensi ini bukti tekanan masyarakat sipil bisa membuka ruang dialog. Namun PR besar masih menanti yaitu apakah Pemda sungguh bergerak menyelamatkan generasi, atau memilih menutup mata,” pungkas Ustadz Luqman.
(A. Sulis)
