KUNINGAN, DjalapaksiNews – Indonesia hari ini sedang terperangkap dalam pusaran krisis yang memperlihatkan wajah asli demokrasi kita. Jalanan penuh amarah rakyat, gedung-gedung terbakar, rumah pejabat dijarah, dan nyawa melayang sia-sia. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang pertemuan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, justru berubah menjadi ajang saling bunuh politik dan sosial. Kita menyebut diri sebagai negara demokrasi, tetapi apa yang tersaji di depan mata justru lebih layak disebut democrazy, sebuah kegilaan yang membungkus oligarki dengan retorika demokrasi.
Democrazy lahir dari kerakusan elit yang membajak sistem. Tunjangan rumah puluhan juta rupiah bagi anggota DPR hanyalah satu simbol betapa jauhnya mereka dari realitas rakyat. Sementara di luar gedung parlemen, rakyat masih berjibaku dengan harga kebutuhan pokok, ancaman PHK, dan biaya hidup yang kian mencekik. Demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme distribusi keadilan kini terjebak menjadi mesin distribusi rente dan privilese. Elit politik menikmati pesta, rakyat hanya menyisakan derita.
Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, menjadi ilustrasi paling kejam dari democrazy ini. Aparat yang mestinya melindungi, justru berubah menjadi mesin represi. Ketika nyawa rakyat melayang hanya karena dianggap menghalangi jalan kendaraan taktis, demokrasi sudah kehilangan jiwanya. Negara yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata begitu mudah mengorbankan rakyat kecil demi stabilitas semu. Demokrasi tanpa kemanusiaan hanya akan melahirkan ketakutan, bukan kepercayaan.
Ledakan sosial dalam bentuk penjarahan dan pembakaran memang tidak bisa dibenarkan, tetapi itu adalah cermin kegagalan negara mendengar jeritan rakyat. Ketika semua kanal aspirasi ditutup, maka suara rakyat keluar dalam bentuk yang paling destruktif. Inilah konsekuensi dari democrazy dimana rakyat dipaksa diam, dan ketika mereka sudah tidak tahan, kemarahan mereka meledak tanpa kendali. Mereka tidak lagi percaya pada parlemen, aparat, bahkan pada pemerintah. Yang tersisa hanyalah rasa putus asa yang berubah menjadi api.
Democrazy juga berarti kehancuran moral politik. Wakil rakyat lebih sibuk menjaga fasilitas mewah ketimbang menjaga amanah. Pemerintah lebih khawatir pada citra di mata investor ketimbang penderitaan warganya. Aparat lebih loyal pada perintah atasan ketimbang pada prinsip melindungi rakyat. Demokrasi akhirnya menjadi teater, sebuah sandiwara besar dengan aktor-aktor politik yang lihai berakting, tetapi kehilangan substansi. Rakyat dipaksa menonton, tanpa pernah dilibatkan dalam naskah yang seharusnya mereka miliki.
Dunia telah memberi banyak contoh bagaimana democrazy berujung pada kehancuran. Venezuela terjebak dalam demokrasi formal yang berubah menjadi tirani, Filipina terjerat populisme yang memperalat hukum, Thailand berkali-kali jatuh dalam demokrasi semu yang dikendalikan pihak tertentu. Indonesia kini sedang berada di jalur yang sama. Jika demokrasi kita terus diperlakukan sebagai formalitas prosedural tanpa roh, maka cepat atau lambat, negeri ini akan menanggung keruntuhan yang sama.
Inilah saatnya bangsa ini memilih. Kita bisa terus terjebak dalam democrazy, membiarkan demokrasi hanya menjadi alat legitimasi elit, sementara rakyat terus menjadi korban. Atau kita bisa mengembalikan demokrasi pada esensinya yaitu ruang dialog yang sehat, instrumen koreksi kebijakan, dan jembatan keadilan sosial. Jalan pertama memang mudah, karena menguntungkan segelintir elit. Tetapi jalan kedua adalah satu-satunya harapan, meski sulit dan penuh risiko.
Jika kita terus membiarkan democrazy berkuasa, maka Indonesia hanya akan menjadi negara demokrasi di atas kertas, tetapi otoritarian dalam praktiknya. Demokrasi tanpa jiwa hanyalah topeng, dan topeng itu kini mulai retak. Pertanyaannya sekarang apakah kita punya keberanian untuk menyingkapnya, ataukah kita memilih hidup dalam kegilaan politik yang disebut democrazy?
Ditulis oleh: Imam Royani
