KUNINGAN, DjalapaksiNews – Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat Kabupaten Kuningan memadati depan Gedung DPRD Kuningan, Minggu (31/8/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan atas naiknya tunjangan DPR RI, tindakan represif aparat kepolisian, hingga persoalan program dan proyek di daerah yang dianggap sarat kepentingan.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di tengah aksi, massa menuntut DPR RI segera membatalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan. Mereka menegaskan, DPR seharusnya lebih fokus menyelesaikan permasalahan rakyat ketimbang memperkaya diri sendiri. Selain itu, massa juga menuntut pemecatan anggota DPR yang menghina rakyat serta percepatan reformasi DPR.
Kritik keras juga diarahkan kepada institusi kepolisian. Massa mendesak Presiden mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena dinilai gagal menjaga profesionalitas Polri. Mereka juga menuntut agar aparat kepolisian yang terbukti membunuh warga sipil diadili seadil-adilnya, sekaligus menghentikan praktik represif dan brutalitas aparat di lapangan.
Tidak berhenti di tingkat nasional, massa mengarahkan sorotannya ke DPRD Kabupaten Kuningan. Tuntutan yang dilayangkan antara lain agar DPRD segera menyelesaikan berbagai persoalan lokal, mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran proyek PJU Kuningan Caang, pemborosan anggaran Open Bidding Sekda yang gagal, hingga pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dimonopoli politisi. Massa menegaskan DPRD harus berpihak pada rakyat, bukan melanggengkan kepentingan elit.
Aksi sempat memanas ketika massa melempari botol dan batu ke arah gedung DPRD. Situasi berhasil diredam setelah Dandim 0615/Kuningan Letkol Arh Kiki Wiryawan, S.Sos., turun langsung menemui dan berdialog dengan massa. Setelah itu, kondisi berangsur kondusif dan orasi kembali dilanjutkan.
Massa menutup aksinya dengan ultimatum tegas: jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, gelombang aksi berikutnya akan digelar dengan jumlah massa yang lebih besar.
(A. Sulis)
