KUNINGAN, DjalapaksiNews –Keputusan Bupati Kuningan untuk mengulang proses open bidding (OB) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) kembali memantik kritik tajam. OB sebelumnya telah digelar, menyedot anggaran besar, dan menghasilkan tiga kandidat. Namun, hasil itu justru diparkir dan kini diganti dengan proses baru.
Kader Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Alfi Aulia Hasbullah, S.Pd, menilai kebijakan ini sebagai bukti nyata bahwa birokrasi lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding kepentingan rakyat.
“Anggaran yang sudah habis kini dibakar lagi hanya untuk kepentingan kursi. OB Sekda ulang ini bukan perbaikan sistem, melainkan pemborosan yang dilegalkan,” ujarnya.
Menurutnya, restu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya memberi legalitas administratif, tetapi tidak menjawab kecurigaan publik.
“Legalitas formal tidak bisa menutup pertanyaan rakyat: kenapa hasil OB lama dibuang? Kenapa uang rakyat dikuras dua kali? Siapa yang sebenarnya diuntungkan?” tegasnya.
Alfi bahkan menuding ada kompromi politik di balik keputusan ini. “Sulit untuk tidak melihat ada kepentingan golongan yang sedang dimainkan. OB Sekda ulang jelas lebih mengutamakan agenda elit ketimbang kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menekankan, setiap rupiah anggaran adalah keringat rakyat kecil. “Jika pajak mereka dipakai membiayai ulang proses yang sama, itu adalah pengkhianatan terhadap rasa keadilan. Pemerintah seolah lupa bahwa tugas utama mereka bukan menjaga kursi, tapi mengurus kebutuhan rakyat,” katanya.
Alfi menambahkan, rakyat wajar menilai pemerintah daerah lebih sibuk dengan permainan jabatan daripada memperbaiki kondisi hidup masyarakat.
“Transparansi bukan sekadar formalitas hukum, melainkan tanggung jawab moral. Dan tanggung jawab itu kini jelas diabaikan,” tandasnya.
Dengan diulangnya OB Sekda, kas daerah kembali terbebani. Publik pun menyoroti apakah ini benar perbaikan tata kelola, atau justru manuver politik yang mengorbankan uang rakyat demi kepentingan segelintir elit?
(A. Sulis)
