KUNINGAN, DjalapaksiNews, — Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyebut adanya bantuan tenda stan senilai ratusan juta rupiah dari pemerintah pusat yang diduga tak sampai ke masyarakat, serta kabar miring soal seleksi perangkat desa yang diwarnai praktik uang pelicin.
Salah satu kepala desa di wilayah tersebut didampingi Jajaran Perangkat Desa, Ketua BPD, dan Tokoh masyarakat menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan publik.
“Kami tidak pernah menerima bantuan tenda dari pemerintah pusat sebagaimana yang diberitakan. Jadi bagaimana mungkin dituduh menyewa atau menyembunyikan bantuan? Itu bisa dikonfirmasi langsung ke dinas terkait,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Isu ini bermula dari pernyataan seorang warga anonim yang menyebut tenda bantuan tidak terlihat saat kunjungan pejabat pusat. Namun pemerintah desa membantah keras tudingan itu karena tidak ada distribusi tenda ke desa mereka sejak awal.
Tak hanya itu, muncul pula kabar bahwa proses seleksi perangkat desa sarat kepentingan dan bisa “dibeli” dengan uang hingga Rp45 juta. Isu ini pun dibantah tegas oleh kepala desa yang bersangkutan.
“Itu hoaks. Proses seleksi perangkat desa berjalan sesuai prosedur, terbuka, dan diawasi berbagai pihak. Tidak ada praktik uang pelicin di sini,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas cepatnya isu berkembang tanpa verifikasi. Menurutnya, tudingan-tudingan seperti ini bisa berdampak buruk pada ketenangan masyarakat dan reputasi lembaga desa.
“Jangan sampai masyarakat terhasut oleh kabar dari sumber yang tidak jelas. Menuduh tanpa bukti bisa menimbulkan keresahan dan bahkan melanggar hukum,” lanjutnya.
Pemerintah desa berharap masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya pada isu yang tidak berdasar, dan selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
“Kami terbuka untuk klarifikasi. Tapi yang lebih penting, mari sama-sama menjaga agar desa kita tidak rusak hanya karena kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
(A. Sulis)
