KUNINGAN, DjalapaksiNews, — Masyarakat Peduli Kuningan (MPK) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan terbaru PT Kelapa Ciung Sukses Makmur (KCSM) yang dinilai tidak lebih dari retorika tanpa aksi. Di tengah kerusakan ekologis dan ketidakpastian nasib petani mandiri akibat ekspansi sawit, MPK menyebut bahwa perusahaan hanya menyampaikan narasi normatif tanpa menyentuh akar persoalan di lapangan.
“Ini bukan soal menyampaikan surat penghentian operasional di atas kertas. Faktanya, tanaman sawit masih tegak, dan tidak ada satu pun bukti nyata pemulihan lahan. Publik tidak bisa terus dibohongi,” tegas Yudi Setiadi, juru bicara MPK, Senin (21/07/2025).
MPK menilai pernyataan yang dirilis perusahaan justru menunjukkan minimnya keseriusan dalam menangani dampak sosial dan ekologis. Di tengah janji-janji penyelesaian yang disampaikan saat rapat resmi di Gedung KIC, belum ada satu pun tindak lanjut konkret yang dapat diverifikasi.
“Janji tinggal janji. Sampai hari ini tidak ada kejelasan bagi para petani mandiri yang sudah terlanjur menanam sawit atas dorongan skema kerja sama yang tidak transparan. Lalu siapa yang bertanggung jawab ketika mereka kehilangan sumber penghidupan?” tambahnya.
MPK juga menuding PT KCSM telah membiarkan masyarakat menanggung akibat dari investasi yang sejak awal sarat persoalan. Menurut MPK, perusahaan berlindung di balik legalitas semu, sementara kerusakan lingkungan terus terjadi dan masyarakat dibiarkan tanpa perlindungan.
Lebih jauh, MPK menyindir keras sikap pasif dinas-dinas teknis dan aparat pengawasan lingkungan di Kuningan. “Ada pembiaran sistematis. Pemerintah seolah cuci tangan. Sementara krisis kepercayaan makin meluas di masyarakat. Jika tidak ada tindakan nyata, publik bisa menilai bahwa negara absen dalam konflik ini,” ujar Yudi.
Dalam konteks Kuningan sebagai daerah konservasi dan wilayah tangkapan air strategis, MPK menilai kehadiran sawit sangat berbahaya secara ekologis. Mereka menuntut penataan ulang kebijakan agraria dan lingkungan dengan pendekatan yang partisipatif dan berpihak pada rakyat.
“Kami tidak menolak investasi. Tapi jangan paksa rakyat menerima investasi yang membunuh masa depan ekologis mereka. Ini bukan investasi, ini kolonialisasi lahan atas nama ekonomi,” kritik Yudi dengan tajam.
MPK mendesak pemerintah untuk tidak hanya menjadi notulen dalam rapat, tetapi hadir sebagai pelindung hak rakyat. Mereka menuntut langkah nyata: pemulihan kawasan, audit independen atas kerusakan, perlindungan petani, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.
“Kami sudah terlalu sering mendengar janji. Sekarang waktunya menuntut pertanggungjawaban. Kami siap menggandeng akademisi, aktivis, hingga lembaga hukum untuk mengawal konflik ini sampai tuntas,” tegas MPK dalam pernyataan resminya.
MPK menutup pernyataan dengan menyerukan konsolidasi masyarakat sipil untuk membangun gerakan penataan ruang yang adil dan berkelanjutan. “Cukup sudah rakyat jadi korban. Kami menolak Kuningan dijadikan ladang bisnis yang merusak dan menindas.”
(A. Sulis)
